RAWA BANGUN – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan XIV Koto menggelar rapat internal strategis yang bertempat di Kantor Pemerintah Desa Rawa Bangun, Selasa (28/04/2026). Rapat ini menjadi ruang diskusi krusial menyusul adanya hambatan administratif dan isu kesejahteraan yang menghantui perangkat desa di wilayah tersebut.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua PPDI Kecamatan XIV Koto, Bapak Adam Supriyadi. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya soliditas pengurus dalam mengawal hak-hak perangkat desa. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Kepala Desa Rawa Bangun, Bapak Cans Yoyok Sudarsono, yang bertindak sebagai tuan rumah sekaligus tamu undangan guna memberikan dukungan moril dan masukan strategis.

Fokus Utama: Progres Pengajuan Tahap II

Agenda utama pertemuan ini menyoroti progres pengajuan dana Tahap II yang hingga saat ini dilaporkan masih tertahan atau belum diproses di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko.

"Kami sedang mengidentifikasi apa yang menjadi kendala di tingkat kabupaten. PPDI akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar proses di BKD bisa segera tuntas, karena ini menyangkut operasional dan kelangsungan program di tingkat desa," ujar Adam Supriyadi di sela-sela rapat.

Soroti Isu Siltap Agustus – Desember 2026

Selain masalah pengajuan Tahap II, suasana rapat sempat menghangat saat membahas isu krusial mengenai Penghasilan Tetap (Siltap). Beredar kabar yang meresahkan di kalangan perangkat desa bahwa Siltap untuk bulan Agustus hingga Desember 2026 terancam tidak dapat dibayarkan.

Menanggapi hal tersebut, PPDI Kecamatan XIV Koto berkomitmen untuk segera melakukan klarifikasi dan audiensi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Langkah ini diambil guna memastikan kepastian nasib kesejahteraan  perangkat desa di Kecamatan XIV Koto hingga akhir tahun anggaran.

Dukungan Pemerintah Desa

Selaku Kepala Desa Rawa Bangun, Bapak Cans Yoyok Sudarsono menyambut baik inisiatif PPDI ini. Beliau berharap melalui rapat internal ini, lahir solusi konkret dan langkah diplomasi yang tepat agar pelayanan publik di desa tidak terganggu akibat kendala anggaran.

Rapat yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan namun tetap formal tersebut diakhiri dengan kesepakatan pengurus untuk membentuk tim kecil guna mengawal langsung berkas pengajuan ke kabupaten dalam waktu dekat.

Editor: Tim Redaksi Kabar Desa