MUKOMUKO – Jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan XIV Koto menggelar rapat koordinasi (Rakor) penting di Kantor Desa Lubuk Sanai, Rabu (29/04/2026). Pertemuan ini fokus membahas ancaman tidak terbayarnya Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk periode Agustus hingga Desember 2026.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua APDESI Kecamatan XIV Koto, Kurniadi, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Lubuk Sanai III. Agenda utama dalam pertemuan ini adalah menyatukan pandangan serta mencari solusi terkait dinamika Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2026.

Dalam sambutannya, Kurniadi menekankan pentingnya sinergi antara Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa. Ia berharap semua pihak dapat memahami informasi dan regulasi secara utuh agar tidak muncul kesalahpahaman di internal pemerintahan desa.

"Kita harus satu suara dan paham akan regulasi yang ada. Jangan sampai terjadi kegaduhan di tingkat perangkat hanya karena kurangnya komunikasi. Masalah potensi mandeknya Siltap ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk dicarikan jalan keluarnya," tegas Kurniadi di hadapan peserta rapat.

Lebih lanjut, Kurniadi menyampaikan bahwa hasil dari diskusi internal ini akan segera dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. APDESI dan PPDI berencana melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kecamatan XIV Koto serta melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari masing-masing desa yang terdampak.

"Langkah selanjutnya, kita akan duduk bersama dengan pihak Kecamatan dan BPD masing-masing desa. Persoalan anggaran ini harus dibahas secara transparan demi memastikan hak-hak perangkat desa tetap terpenuhi hingga akhir tahun anggaran," tambahnya.

Rapat yang berlangsung tertib ini diharapkan mampu menjadi pemantik bagi pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap ketersediaan alokasi dana desa, khususnya terkait biaya operasional dan kesejahteraan aparatur desa di wilayah Kecamatan XIV Koto.

Editor: Tim Redaksi Kabar Desa